Matasosial.com, Sukabumi Palabuhanratu — Langit Palabuhanratu menjadi saksi barisan tangguh yang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Rabu (5/11/2025), Polres Sukabumi menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Alun-Alun Palabuhanratu. Apel ini bukan sekadar rutinitas, melainkan panggilan jiwa bagi seluruh unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan untuk bersatu dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian, dan dihadiri oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta jajaran Forkopimda. Dalam momen penuh makna tersebut, Bupati dan Kapolres melakukan pemeriksaan pasukan, memastikan bahwa setiap personel siap tempur dalam misi kemanusiaan.
Amanat Kapolres: Sinergi Cepat, Tepat, dan Sigap
Dalam amanatnya, Kapolres membacakan pesan dari Kapolri bahwa apel tanggap darurat ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi potensi bencana yang bisa datang kapan saja.
“Seluruh personel dan stakeholder yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas AKBP Samian.
Ancaman Nyata, Respons Harus Cepat
Data dari BNPB mencatat bahwa hingga 19 Oktober 2025, Indonesia telah mengalami 2.606 kejadian bencana alam, termasuk banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Dampaknya sangat besar: 361 jiwa meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 luka-luka, dan lebih dari 5,2 juta warga mengungsi.
BMKG juga memperingatkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncak diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina yang diprediksi berlangsung hingga Februari 2026, meski dalam kategori lemah, tetap berpotensi meningkatkan curah hujan di atas normal.
Pemerintah Bersatu, Masyarakat Siaga
Menghadapi potensi tersebut, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diminta untuk memperkuat kesiapsiagaan.
“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana,” tegas dalam amanat.
Sinergi lintas sektor—mulai dari TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, hingga relawan—diharapkan mampu memastikan pelaksanaan quick response terhadap setiap situasi darurat, guna meminimalisir dampak bencana dan menyelamatkan lebih banyak jiwa.
