Matasosial.com, Bogor kembali menjadi pusat perhatian regional ketika Borderline Economic Summit (BES) 2025 digelar di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills, Gadog, Rabu (3/12). Forum bergengsi ini mempertemukan 12 daerah yang berbatasan langsung—7 kabupaten dan 4 kota—untuk merumuskan arah baru pembangunan kawasan perbatasan.
Mewakili Bupati Sukabumi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran pejabat daerah ini menegaskan komitmen Sukabumi dalam memperkuat jejaring kerja sama lintas wilayah.
Tak hanya pemerintah daerah, dukungan dari pusat dan provinsi juga terasa kuat. Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang hadir mewakili Gubernur, menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan perbatasan menjadi agenda bersama yang tidak bisa ditunda.
Mengusung tema besar “Harmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan”, BES 2025 menjadi wadah koordinasi lintas daerah. Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan ruang untuk menyatukan kebijakan, mendorong investasi, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Isu utama yang dibedah adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi melalui hilirisasi. Dengan fokus tersebut, summit dirancang untuk menciptakan sinergi lintas sektor—mulai dari integrasi jaringan transportasi, pengembangan kawasan, hingga promosi investasi yang lebih agresif.
Langkah nyata pun lahir dari forum ini. Penandatanganan MoU antar daerah menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun kawasan perbatasan. Tak berhenti di situ, DPMPTSP dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi juga meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan sejumlah daerah lain. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat sektor investasi, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mengoptimalkan potensi pariwisata.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan tekadnya: memperkuat kolaborasi regional demi pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Harapannya, komitmen ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi langkah berkelanjutan yang membawa percepatan pembangunan kawasan secara terpadu.
