Ketua DPRD Sukabumi Turun Tangan, Kawal Aspirasi Calon Haji 2026

Mata Sosial Indonesia

AGAMA, BERITA, DPRD180 Dilihat

Matasosial.com – Sukabumi, tanah yang dikenal penuh berkah dengan masyarakat religius dan berbudaya, kembali memperlihatkan kepeduliannya terhadap kepentingan umat. Semangat kebersamaan itu terasa nyata saat ratusan Calon Jemaah Haji (CJH) 2026 menyampaikan keresahan mereka dalam forum terbuka di Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Aspirasi Warga Menggema di Pendopo

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama jajaran pimpinan dewan. Para calon jemaah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan keluhan, terutama soal ancaman batal berangkat haji tahun 2026 akibat ketidakpastian kuota dan mekanisme pemberangkatan.

DPRD Siap Jadi Penyalur Suara Rakyat

Dalam forum itu, Budi Azhar Mutawali menegaskan:

“DPRD tidak akan tinggal diam dan siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Semua aduan CJH akan kami tindaklanjuti kepada pemerintah pusat.”

Ia menjelaskan, masalah ini akan dibahas terlebih dahulu melalui fraksi-fraksi DPRD sebelum diteruskan secara resmi kepada Komisi VIII DPR RI, mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah.

Dukungan Penuh dari Semua Fraksi

Budi menambahkan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi sudah satu suara: mereka akan mengawal aspirasi CJH 2026 agar pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait kuota maupun aturan teknis pemberangkatan.

Audiensi ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi IV DPRD, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Penyelenggara Haji dan Umrah, hingga Bagian Kesra Setda. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan bisa menghadirkan solusi menyeluruh bagi calon jemaah.

Harapan yang Menguat

Forum CJH 2026 kembali menegaskan permintaan mereka: pemerintah harus memberikan kepastian tertulis mengenai keberangkatan. Mereka berharap kejelasan itu hadir sebelum tahapan final pemberangkatan haji ditetapkan.

Dengan komitmen DPRD yang sudah disampaikan, para calon jemaah berharap suara mereka benar-benar diakomodasi. Mereka menanti keputusan pemerintah pusat yang berpihak pada masyarakat, khususnya bagi umat yang telah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *