Sukabumi, – Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini telah mengalami berbagai perubahan politik yang signifikan. Setiap presiden membawa visi dan kebijakan yang membentuk arah pemerintahan serta dinamika sosial masyarakat. Dari era kepemimpinan Soekarno hingga Prabowo Subianto, Indonesia telah melewati berbagai fase politik, mulai dari demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi, hingga era kontemporer yang semakin kompleks.
Era Soekarno (1945–1967): Demokrasi Terpimpin dan Nasionalisme
Sebagai Presiden pertama Indonesia, Soekarno memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional dan memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ia mengusung konsep Demokrasi Terpimpin, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dalam mengendalikan pemerintahan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan ketegangan politik, terutama dengan partai-partai oposisi dan militer. Konflik internal serta ketidakstabilan ekonomi akhirnya berujung pada peralihan kekuasaan kepada Soeharto.
Era Soeharto (1967–1998): Orde Baru dan Stabilitas Ekonomi
Soeharto dikenal sebagai arsitek pembangunan nasional, yang membawa Indonesia ke era Orde Baru dengan fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Ia menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, termasuk program swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintahan Soeharto juga diwarnai dengan otoritarianisme, di mana kebebasan politik dibatasi dan kritik terhadap pemerintah sering kali ditekan. Krisis ekonomi 1997 menjadi titik balik yang menyebabkan kejatuhannya.
Era Reformasi (1998–Sekarang): Demokratisasi dan Tantangan Baru
Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi, yang ditandai dengan kebebasan politik yang lebih luas dan desentralisasi pemerintahan. Presiden seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono membawa berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan. Demokrasi semakin berkembang, tetapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi politik tetap menjadi isu utama.
B.J. Habibie (1998–1999): Transisi dan Reformasi Awal
Habibie menjabat sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Masa pemerintahannya yang singkat ditandai dengan reformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Ia memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk deregulasi sektor industri dan perbankan. Salah satu keputusan paling bersejarah adalah referendum Timor Timur, yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan wilayah tersebut. Meskipun banyak kebijakan progresif, masa kepemimpinannya berakhir setelah MPR menolak laporan pertanggungjawabannya.
Abdurrahman Wahid (1999–2001): Pluralisme dan Konflik Politik
Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan pluralisme dan demokrasi, tetapi masa pemerintahannya diwarnai oleh konflik politik dengan DPR dan militer. Ia berusaha mengurangi peran militer dalam politik dan memperkuat hak-hak sipil. Namun, kebijakan kontroversialnya, termasuk upaya membubarkan Golkar dan konflik dengan parlemen, menyebabkan pemakzulannya pada tahun 20013. Meskipun demikian, ia dikenang sebagai pemimpin yang memperjuangkan kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Megawati Soekarnoputri (2001–2004): Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi
Sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati menghadapi tantangan besar dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis 1997. Ia berhasil menurunkan inflasi dan suku bunga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintahannya dikritik karena kurangnya respons terhadap isu korupsi dan reformasi birokrasi. Megawati juga memperkuat hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara ASEAN dan China2. Meskipun kepemimpinannya relatif stabil, ia kalah dalam pemilihan presiden 2004 dari Susilo Bambang Yudhoyono.
Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014): Demokrasi dan Pembangunan
SBY adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung. Pemerintahannya dikenal dengan kebijakan stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Ia berhasil mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi asing, dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara besar2. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial tetap menjadi isu utama. SBY juga menghadapi berbagai bencana alam, termasuk tsunami Aceh 2004, yang menguji kapasitas pemerintah dalam penanganan krisis.
Era Joko Widodo dan Prabowo Subianto: Politik Kontemporer
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia mengalami percepatan pembangunan infrastruktur dan digitalisasi ekonomi. Sementara itu, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjadi rival politik Jokowi, kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan berpotensi menjadi pemimpin berikutnya. Politik Indonesia semakin dinamis dengan munculnya berbagai aktor politik baru serta tantangan global yang mempengaruhi kebijakan nasional.
Era Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) 2014 – 2024.dalam Politik Indonesia
Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 2014 hingga 2024. Kepemimpinannya ditandai dengan berbagai kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan digitalisasi ekonomi. Dalam dua periode pemerintahannya, Jokowi menghadapi tantangan global dan domestik, termasuk fluktuasi ekonomi, pandemi COVID-19, serta dinamika politik nasional.
Pembangunan Infrastruktur
Salah satu ciri khas pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Proyek seperti Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, serta pengembangan jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keberhasilan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan investasi, dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Reformasi Birokrasi dan Ekonomi
Jokowi juga berupaya melakukan reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan. Selain itu, ia mendorong transformasi ekonomi digital, yang diprediksi mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025. Pemerintahannya berfokus pada penguatan sektor UMKM, investasi asing, serta stabilitas ekonomi.
Tantangan dan Kritik
Meskipun banyak pencapaian, era Jokowi juga menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat melambat, terutama setelah pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa kebijakan seperti pemindahan ibu kota ke IKN dan pengelolaan sumber daya alam menuai pro dan kontra. Reformasi hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi isu yang sering disorot.
Era Jokowi membawa perubahan besar dalam pembangunan dan modernisasi Indonesia. Dari perspektif sosial, kebijakan infrastrukturnya meningkatkan mobilitas dan akses ekonomi bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan polarisasi politik tetap menjadi perhatian utama. Ke depan, Indonesia perlu melanjutkan reformasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Saat Ini Kepemimpinan Prabowo Subianto 2024 berjalan
Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia setelah memenangkan pemilihan umum 2024. Kepemimpinannya membawa berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan nasional. Dengan latar belakang militer dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas politik, meningkatkan ekonomi, serta memperkuat pertahanan nasional.
Struktur Pemerintahan dan Kabinet Merah Putih
Pada era Prabowo, terjadi perubahan dalam struktur kementerian. Ia membentuk Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 kementerian, dengan beberapa kementerian dipecah menjadi unit yang lebih spesifik. Misalnya:
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipecah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Tantangan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan
Prabowo menghadapi tantangan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Ia berupaya mendorong industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing. Selain itu, ia menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi, dengan fokus pada penguatan sektor pertanian dan diversifikasi energi.
Gebrakan Baru dalam Kebijakan Sosial
Beberapa kebijakan baru yang diperkenalkan pada era Prabowo-Gibran meliputi:
Reformasi sistem pendidikan, termasuk evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka dan kemungkinan pengembalian Ujian Nasional.
Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.
Penghapusan utang petani, nelayan, dan UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Era Prabowo membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Dari perspektif sosial, kebijakan seperti program makan gratis dan penghapusan utang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan stabilitas politik tetap menjadi perhatian utama.
Kesimpulan dan Perspektif Mata Sosial
Dari sudut pandang sosial, perubahan politik di Indonesia selalu berdampak pada kehidupan masyarakat. Setiap era kepemimpinan membawa harapan dan tantangan tersendiri. Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Ke depan, Indonesia perlu terus memperkuat sistem politik yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ruslan Raya Mata Sosial
Ciakak, Selasa 06 Mei 2025.
