Sukabumi, 9 Juni 2025 – Hasil survei terbaru dari Teras Literasi menunjukkan bahwa Iman Adinugraha, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Demokrat dari Dapil Jawa Barat IV, mendapatkan tingkat kepuasan publik tertinggi dibandingkan legislator lainnya dalam survei ini. Dari data yang dihimpun, 45,2% responden menyatakan cukup puas hingga sangat puas terhadap kinerjanya, menjadikannya sebagai salah satu wakil rakyat dengan apresiasi terbaik di DPR RI.
Selain Iman Adinugraha, beberapa legislator lain yang mendapatkan kepuasan publik cukup baik, di antaranya:
Dewi Asmara (DPR RI Fraksi Golkar) – 42,8% kepuasan
H. Yusuf Maulana (DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS) – 40,6% kepuasan
Hasim Adnan (DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra) – 39,7% kepuasan
Evaluasi Kinerja Legislator
Secara keseluruhan, kepuasan terhadap anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat berada di angka 35%–45%, dengan mayoritas masyarakat menggolongkan kinerja legislatif dalam kategori “Cukup Puas”.
Namun, hasil survei juga menunjukkan beberapa tantangan legislatif yang perlu diperbaiki, seperti:
Hanya 36,35% masyarakat puas dengan tindak lanjut aspirasi, sementara 43,46% mengaku mengalami kesulitan dalam menyampaikan suara mereka.
Kurang dari 30% responden puas dengan peran legislator dalam menghasilkan regulasi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
40% responden mengaku tidak puas dengan transparansi dan etika legislatif, memperlihatkan masih adanya tantangan dalam membangun citra bersih dan akuntabilitas.
Rekomendasi untuk Legislator
Dari hasil survei, beberapa langkah strategis direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja legislatif:
Meningkatkan aksesibilitas aspirasi publik melalui reses tematik dan kanal komunikasi digital.
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan transparan melalui laporan berkala yang mudah diakses.
Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dengan ekspos terbuka temuan kebijakan dan audit independen.
Memperbaiki citra legislatif dengan kode etik ketat dan mekanisme pelaporan publik.
Memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi kinerja legislatif, sehingga masyarakat lebih mengetahui program dan hasil kerja wakil rakyat.
Survei ini menjadi tolok ukur bagi para legislator dalam meningkatkan pelayanan publik serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
