JAKARTA — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Panja Daya Saing Industri, Eselon I Kementerian Perindustrian, dan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Iman Adinugraha, menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan perdagangan dan maraknya praktik mafia impor yang dinilai telah merusak daya saing industri nasional, 16 September 2025.
“Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi VII, serta jajaran Kementerian Perindustrian dan BSN. Saya sepakat dengan Pak Ketua, pembahasan ini seharusnya menghadirkan para eksekutor kebijakan. Karena sektor industri bukan sekadar statistik, tapi penggerak utama perekonomian nasional,” ujar Iman membuka pernyataannya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Iman menegaskan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan non-migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 mencapai 18,67%, menjadikannya penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi nasional. Tak hanya itu, sektor ini juga menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung ekonomi rakyat.
Namun, menurut Iman, daya saing industri nasional kini berada dalam tekanan serius. Produk lokal semakin kalah bersaing di pasar domestik akibat masuknya barang impor murah dan ilegal—mulai dari baja, tekstil, pakaian bekas, hingga produk elektronik tanpa standar. Barang-barang tersebut beredar bebas, merusak harga pasar, dan mematikan pelaku usaha dalam negeri.
“Ini bukan sekadar soal harga. Ini soal keadilan. Produk lokal diwajibkan mengikuti standar ketat dan biaya produksi tinggi, sementara barang impor masuk tanpa kontrol. Ini bukti nyata lemahnya pengawasan lintas sektoral, tumpang tindih regulasi, dan minimnya koordinasi antar lembaga,” tegasnya.
Iman mempertanyakan koordinasi antara Kementerian Perindustrian, BSN, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan dalam melindungi pasar domestik. Ia menyoroti bahwa pengawasan terhadap produk impor non-standar masih sangat longgar, meski isu ini telah berulang kali dibahas di forum resmi.
“Yang rugi itu industri kecil menengah kita, Pak. Kalau ini terus dibiarkan, kita bukan hanya lalai, tapi berdosa. Para pelaku IKM kita mati perlahan karena banjir produk impor. Kita tahu mafianya ada di mana, dan saya kira lebih baik kita terbuka saja. Biar rakyat tahu bahwa kita serius menangani ini, bukan hanya rapat tanpa hasil,” ujar Iman dengan nada tegas.
Saat dikonfirmasi oleh Matasosial usai rapat, Iman menegaskan kembali sikapnya. Ia menyampaikan bahwa banjirnya barang-barang ilegal dan tidak sesuai standar dari luar negeri telah membuat negara mengalami kerugian besar, sekaligus mematikan UMKM dan industri kecil menengah yang terpaksa gulung tikar.
“Banjirnya barang barang ilegal dan tidak sesuai standar SNI dari Luar Negeri masuk ke RI, yang membuat Negara rugi dan matinya UMKM dan Industri Kecil Menengah gulung tikar, semoga Merah Putih bisa membersihkan praktek praktek ilegal ini,” tutupnya.
Pernyataan Iman Adinugraha menjadi seruan moral dan ekonomi yang kuat. Di tengah tekanan global dan disrupsi pasar, proteksi terhadap industri kecil menengah bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberpihakan terhadap masa depan ekonomi rakyat. Kritik ini diharapkan menjadi pemicu reformasi sistem perdagangan dan penguatan daya saing industri lokal.
#ImanAdinugraha #KomisiVII #RDPIndustri #MafiaImpor #IKMBerdaya #KabinetMerahPutih #DayaSaingNasional #DemokratPeduli #Kemenperin #BSN #EkonomiRakyat
